Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019

hasil Pelaksanaan Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Tanggal 27-28 Pebruari 2018 bertempat di Holiday Inn Bandung Pasteur Jl. Dr. Djunjunan Pasteur 96 Bandung 40162.

Pertemuan dimaksud diikuti 27 Kabupaten/kota se Jawa Barat dengan dengan Nara Sumber berasal dari Kementerian Sosial RI, Bappenas dan Bidang-bidang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan hasil sebagai berikut:

  1. Kebijakan Perencanaan & Penganggaran Kementerian Sosial TA2018:
  2. Kemiskinan pada bulan September 2017 mencapai 26.58 juta jiwa (10.12 persen;
  3. Sasaran Strategis Kemensos adalah : Berkontribusi menurunkan jumlah Penduduk Miskin dan  Rentan serta Sistem penyelenggaraan  kesejahteraan sosial yang  professional;
  4. Arah Kebijakan : Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, Pengembangan penghidupan  berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan aksespelayanan dasar dan Penguatan kelembagaan dan SDMpenyelenggara kesejahteraan sosial;
  5. Prioritas Nasional Pada Kementerian Sosial Tahun 2018 : “Penanggulangan  Kemiskinan”  dengan program prioritas
  • Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat sasaran meliputi :
  • Penyaluran Bantuan Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Miskin secara Non Tunai sebanyak10.000.000 KPM
  • Bantuan Pangan melalui Voucher/ Layanan Keuangan Digital15.600.000 KPM,
  • Kesejahteraan Sosial Anak Integratif sebanyak 101.362 Anak,
  • Verifikasi dan Validasi Data sebanyak96.700.000 Jiwa dan
  • SDM yang mengikuti Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan  Keluarga (P2K2) sebanyak 3.392 Orang).
  • Pemenuhan Kebutuhan dasar meliputi :
  • Pemberian Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas28.383 Orang;
  • Literasi Khusus Bagi PenyandangDisabilitas Netra 35 jenis;
  • Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas

3.000 Unit;

  • Pembarian Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut 430 Orang;
  • Pemberian Layanan Home Care bagi Lanjut Usia14.910 Orang;
  • Bantuan Darurat Korban Bencana Alam92.000 Jiwa;
  • Penyediaan Taruna Siaga Bencana34.628 Orang;Jiwa;
  • Korban Bencana Sosial yang mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar137.000 Jiwa
  • Pembangunan Rumah Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)2.099 Keluarga
  • Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni10.775 Keluarga;
  • Pengembangan Sistem dan Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)130 Kab/Kota;
  • Sistem Pelayanan Sosial Terpadu melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)260 Desa;
  • Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial yang telah mendapatkan sertifikasi3.000 Orang;
  • Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan akreditasi2.000 LKS.
  • Perluasan akses usaha mikro, kecil dan koperasi.
  • Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi  Poduktif (KUBe sebanyak  020 Orang;
  • Pencegahan Pengendalian Penyakit
  • Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV/AIDS sebanyak 821 Orang;
  • Kepastian Hukum
  • Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan sebanyak 750 Orang;

 

  1. Alokasi APBN Nasional 2018 sebesar 220,7  T, alokasi  Kementerian Sosial RI sebanyak  RP. 41.295.742.086.000 dan 89.4 % untuk Belanja Bantuan Sosial.

 

  1. Rancangan Prioritas Nasional Pada Kementerian Sosial Tahun 2019
  2. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan & Peningkatan Pelayanan Dasar melalui program :
  • Percepatan Pengurangan Kemiskinan
  • Peningkatan Pelayanan Kesehatan & Gizi Masyarakat
  • Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan & Permukiman Layak
  • Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar
  1. Pengurangan Kesejahteraan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektifitas dan Kemaritiman dengan Program Penanggulangan bencana;
  2. Peningkatan Nilai Tambah Melalui Pertanian, Industri dan Jasa
  • Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
  1. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
  • Kantibmas dan Keamanan Siber

 

  1. Bappeda Provinsi Jawa Barat :

 

Prioritas 7 : Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran

 

  1. Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Bagi Rumah Tangga Miskin dan PMKS ;
  2. Meningkatnya kompetensi dan penyalur tenaga kerja;
  3. Pengembangan Kewirausahaan;
  4. Penguatan Kelembagaan dan basis data terpadu.

 

  1. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

 

  1. Data PKH kabupaten Ciamis tahun 2018 sebanyak 871 orang dengan total anggaran Rp  96.146.190.000,-
  2. Dana APBD I untuk : Rapat Koordinasi PB,Keg. Ultah tagana, Pemantapan ptgs psikososial, Pmtpn ptgs advokasi sosial tagana,Pemantapan ptgs Dapur Umum, Keg. Ksb, Pemulangan ot,Perlengkapan pengungsi, ultah tagana, peralatan sekolah, lauk pauk. Dan peningkatan peran serta tagana;
  3. Dana Dekon APBN : PBA (Pemantapan PTGS LDP, pemantapan tot ptgs shelter,Pemantapan ptgs manajemen pengungsi, Operasional posko,Pengerahan & insentif,KS B,Penyusunan laporan,Logistik pb); PBS (Sarasehan Riflok & ks, Konsultasi program, Publikasi program, Pengerahan ptgs pbs, Pemulangan ot,Penyusunan dokumen).
  4. APBNP :PSKBA &PSKBS berupa kegiatan Rujukan Penguatan Langsung Dari Kementerian Sosial Ri Melalui Rekomendasi Dinsos Jabar.

 

  1. BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

 

  1. Sumber Dana APBD I : Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan sebanyak 60 KUBE tersebar di Kab. Garut, Kab. Majalengka, Kab. Cianjur,Kab.Sukabumi, Tasikmalaya dan Kab. Ciamis.
  2. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan WRSE melalui KUBE sebanyak 60 KUBE, tersebar di Kab. Bandung Barat, Kab. Subang, Kab. Kuningan, Kab. Purwakarta, Kab. Indramayu dan Kab. Ciamis.
  3. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pesisir ; 15 KUBE, tersebar di Kab. Garut, Kab. Cirebon, dan Kab. Pangandaran.
  4. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pesisir WRSE melalui KUBE, 25 KUBE, Kab.Garut, Kab. Subang, Kab. Indramayu dan Kab. Cianjur.
  5. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; Jumlah sasaran 40 KUBE,Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, KabupatenSubang, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu;
  6. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perkiotaan WRSE melalui KUBE : 30 KUBE, Kota Cirebon, Kab. Majalengka, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu dan Kota Tasikmalaya;

 

  1. Sumber Dana APBN : Bantuan Sosial UEP KUBE
  • Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan sebanyak 50 KUBE Kab. Bandung Barat dan Kab. Pangandaran.
  • Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Sebanyak 50 kelompokKab. Garut dan Kab. Indramayu.
  • Penanggulangan Kemiskinan Pesisirsebanyak 50 klp Lokasi Pesebaran : Kab. Cirebon.

 

  1. BIDANG REHABILITASI SOSIAL
  2. Permasalahan Bidang Rehabilitasi Sosial : Permasalahan sosial makin meningkat dan kompleks, Jumlah Panti belum seimbang dengan jumlah PMKS, Pemerintah belum memiliki panti psikotik, data PMKS belum valid, koordinasi lintas sektor masih lemah dan SOP penanganan masalah belum ada.
  3. Tujuan Rehabilitasi Sosial adalah : memulihkan kembali rasa percaya diri, kesadaran supaya bertanggung jawab tentang masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
  4. Kegiatan Bidang Rehsos : Penguatan kemampuan bagi pendamping ABH, Rehabilitasi LU di LKSLU terlantar, Kota Ramah lansia, Pendamping kedaruratan, Kegiatan Hari Lanjut Usia, Sosialisasi pengasuhan dan pengangkatan anak, Penguatan RPA dalam penanganan ANJAL di Jabar, Usaha Ekonomis Produktif bagi Lansia, UPSK, Sosialisasi Bebas pasung dsb.
  5. UPTD Lingkup Rehsos : UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Sosial ABH,

UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua Bandung,

Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Netra, Rungu Wicara, Tubuh  – Cibabat Cimahi, Panti Sosial Rehab Lanjut, UPTD Panti Sosial Rehab Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus

Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial.

 

 

 

 

  1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
  2. Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan untuk Kabupaten/Kota : Monitoring Bansos/Identifikasi PK/JDPK, Pemeliharaan TMP dan MPN,

Tunjangan bagi Janda PKRI, PKRI dan Keluarga Pahlawan, Bimbingan Penanaman Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan dsb.

  1. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat : Penyaluran Tali Kasih TKSK, Bimbingan Teknis TKSK, Bimbingan Teknis PSM, Bimbingan Teknis Karang Taruna, Bimbingan Teknis WKSBM, Peningkatan Kapasitas pengurus LK3 dsb.
  2. Kegiatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesos : Bimbingan Managemen Karang Taruna, Managemen Orsos, Managemen TKSK, Hibah kepada KT, Orsos, TKSK, Pemberian Honorarium TKSK.
  3. Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial : Pemantauan Pengawasan Penyeleng -garaan UGB/PUB, Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan PUB/UGB, Pelaksanaan Patroli UGB/PUB
  4. Peningkatan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dalam Penyelenggaraan Kesos : Rapat Koordinasi dan Sosialisasi UGB.
  5. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyakarat Adat : Bimtek bagi KBS Masyarakat Adat.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *