Kegiatan Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Kementerian Sosial RI Tahun 2018

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Kementerian Sosial RI Tahun 2018 Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Kementerian Sosial RI tanggal 18-21 April 2018 bertempat di IBIS Styles Hotels Batam Nagoya, Jln. Yos Sudarso Bengkoang Laut Batam Provinsi Kepulauan Riau

Dari pertemuan dimaksud ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagaiĀ  laporan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain :

  1. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyamakan persepi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya tertib administrasi, tertib hukum, ketepatan sasaran penerima program, waktu pelaksanaan kegiatan khusunya pada lingkup Dirjen Penanganan Fakir Miskin perdesaan dimana focus sasaranya pada kegiatan RS-Rutilahu, Sarling dan UEP-KUBE.
  2. Jumlah peserta keseluruhan sebanyak 170 orang dari unsur ; Kepala Dinas Sosial ProvinsiĀ  25 orang, 113 Kepala Dinas SosialĀ  Kabupaten, Kementerian 30 orang dan daerah 2 orang.
  3. Mengevaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan penyaluran bantuan dibawah Dirjen Penanganan Fakir Miskin Perdesaan yang telah diluncurkan pada tahun 2017;
  4. Berdasarkan evaluasi tersebut ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan laporan pertangungjawaban keuangan Tahun 2017 kepada Kementerian Sosial RI terutama dari Bansos Rehabilitasi Sosial Rutilahu (Rs-Rutilahu), Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) dan Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE).
  5. Dari anggaran yang diluncurkan tahun 2017 terdapat di beberapa Kabupaten dimana Biaya Operasional (BOP) untuk UEP-KUBE belum terserap keseluruhan dan masih mengendap dalam rekening penerima. Sedangkan aturan PMK 228, dana yang disalurkan hanya boleh tersimpan dalam rekening penerima selama 1 (satu) bulan, akibatnya banyak yang harus di kembalikan dan ini menjadi temuan BPK.
  6. Dalam penyaluran bantuan sosial, pemerintah pusat mengangkat beberapa pendamping KUBE yang bertugas membantu mengawal pengelolaan bantuan sosial terutama UEP-KUBE dengan tujuan penggunaan anggaran yang diberikan sesuai dengan yang diusulkan serta secara administrasi lebih tertib dan tepat waktu. Para pendamping ini diberikan honor dari pemerintah pusat selama 2 (dua) tahun dan di tahun ke-3 pemerintah daerah harus bisa membantu memberikan sharing untuk honor para pendamping.
  7. Pada kesempatan ini dibahas pula petunjuk teknis tentang RS-Rutilahu, Sarling dan UEP-Kube dengan maksud untuk lebih memperjelas serta adanya kesamaan persepsi serta sekaligus perbaikan terhadap beberapa item yang perlu diperbaharui.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *