SOSIALISASI BANSOS PANGAN RASTRA DAN BPNT WILAYAH I

 

hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Bansos Pangan Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Wilayah I Tanggal 25-28 April 2018 bertempat di Hotel Neo + Awana, Jl. Mayjend Sutoyo No. 52 Tlp. (0247) 4580111 Yogyakarta.

Dari pertemuan dimaksud ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai  laporan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain :

  1. Peserta sosialisasi terdiri dari ; Sekretaris Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan Provinsi, Sekretaris Tikor Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/kepala Bidang yang menangani Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Wilayah I;
  2. Pembentukan Tim Koordinasi (Tikor) Bantuan Sosial Pangan di Provinsi/Kabupaten/Kota mengacu pada Pedoman Umum (Pedum), Surat Mentri Dalam Negri Nomor: 511.1/9086/SJ Tanggal 8 Desember 2017 tentang peklaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018
  3. Kelancaran penyaluran Bansos Pangan Tim Koordinasi provinsi, kbupaten/kota melakukan hal sebagai berikut:
  4. Sosialisasi program yang lebih intensif kdepada masyarakat luas;
  5. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik secara online maupun offline
  6. Registrasi KPM Penerima Bansos Pangan, dan Penyaluran Bansos Pangan (Rekonsiliasi)
  7. Membuat laporan pelaksanaan Bansos Pangan setiap bulan dan melaporkan kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan.
  8. Menghindari ketidaktepatan sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT) dan bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra), dan gagalnya pembukaan rekening kolektif, maka perlu terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan, Kementrian Sosial.
  9. Memudahkan operasional aplikasi SIKS-NG serta diharapkan pihak Pusat Data dan Informasi Kementrian Sosial melakukan Bimbingan Teknis bagi operator SIKS-NG di daerah. Dan bagi Kabupaten/Kota yang belum menguasai SIKS-NG , dapat memagangkan ASN nya di Pusdatin Biaya ditanggung  oleh daerah masing-masing dan selama magang di Pusdatin tidak dipungut biaya.
  10. Dalam hal pendistribusian Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pihak cabang Himbara terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk memudahkan proses distribusinya.
  11. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mencairkan Dana BPNT di e-Warong hanya dalam bentuk beras dan atau telur sesuai kebutuhan dan tidak melebihi pagu BPNT.
  12. Dinas Sosial Provinsi, Kabu[paten/Kota atau pihak manapun, tidak boleh mengarahkan KPM untuk melakukan transaksi pencairan Bantuan Pangan Non Tunai pada e-warong atau tertentu.
  13. Pemerintah Daerah menyediakan anggaran/biaya angkut Beras Sejahtera dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB).
  14. Daerah yang memililki kondisi geografis yang menghambat proses penyaluran Bantuan Sosial Rastra maka dapat melakukan pengajuan perubahan periode penyaluran dengan bersurat kepada Mentri Sosial RI cq. Direktur Jendral Penganan Fakir Miskin, dengan mekanisme penyaluran dirapel per 3 (tiga) bulan di depan dan harus berkoordinasi dengan perm Bulog Setempat.

Yogyakarta, 25-28 April 2018

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *